BANDUNG MAKIN SARAT BEBAN

Kompas, 23 Sept 2006

BANDUNG MAKIN SARAT BEBAN

    Banyak pengendara kendaraan roda dua dan empat tidak sabar
mengantre. Mereka saling membunyikan klakson, memaksa agar bisa
segera berjalan. Lalu, deretan kendaraan dari berbagai arah makin
panjang karena masing-masing tidak mau mengalah. Pemandangan seperti
ini menjadi hal yang biasa di Kota Bandung. Dalam beberapa tahun
terakhir, ratusan bahkan ribuan kendaraan dari luar kota, terutama
Jakarta, memasuki kota ini. Puncaknya biasa terjadi di akhir pekan,
menyusul rampungnya Jalan Tol Cipularang.
    Padahal, total panjang jalan di kota ini (2004) hanya 1.168,81
kilometer. Sementara jumlah kendaraan (2004) tercatat 710.975 unit
dengan tren pertumbuhan 21,68 persen per tahun. Jika panjang
kendaraan 4 meter saja, berarti kendaraan yang ada di kota ini saja
membutuhkan panjang jalan 2.844 kilometer. Belum terhitung jumlah
kendaraan yang datang dari luar, termasuk dari Jakarta.
     Semrawutnya lalu lintas merupakan salah satu di antara sederet
masalah yang membebani Kota Bandung. Di usianya ke-196 tahun, kota
ini semakin sarat beban. Warga kota hanya bisa berharap agar
pemerintah mampu membenahinya sehingga tercipta Bandung yang ramah.
    Akan tetapi, melihat begitu kompleksnya persoalan, HUT Kota
Bandung yang mengambil tema “Lingkungan Hidup dan Kota Jasa” ini
rasanya sulit dijangkau.
    Di sisi tata kota, misalnya, kota yang terkenal sejuk ini
dihadapkan pada kondisi yang juga “amburadul”. Tidak ada kejelasan
peruntukan kawasan. Kawasan yang awalnya permukiman beralih fungsi
menjadi wilayah komersial. Tengoklah misalnya kawasan Dago. Berbagai
factory outlet (FO) dan perkantoran berjajar di sana. Daya tarik FO
dan perkantoran ini meningkatkan arus kendaraan.
    Sementara kawasan yang sengaja diperuntukkan sebagai sentra
industri, seperti Cibaduyut, Cihampelas, dan Suci, tidak dilengkapi
dengan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, kemacetan terus terjadi.

Minim RTH
    Kondisi yang tidak kalah memprihatinkan adalah masalah lingkungan
hidup. Luas Kota Bandung 16.729,650 hektar, dan baru memiliki ruang
terbuka hijau (RTH) kurang dari 10 persen. Wali Kota Bandung Dada
Rosada mengatakan, RTH telah mencapai 6,9 persen. Malah Fraksi PKS
DPRD Kota Bandung memperkirakan hanya 1,5 persen. Idealnya, RTH kota
berkisar 20-30 persen.
    Untuk meningkatkan RTH, Wali Kota Bandung menggalakkan
penghijauan melalui program Tanam Sejuta Pohon. Program ini antara
lain diwujudkan dalam bentuk pengalihfungsian beberapa SPBU dan dua
bekas TPA menjadi taman kota, termasuk pengelolaan Taman Tegallega
yang menjadi andalan Wali Kota Bandung.
    Akan tetapi, program ini tidak dibarengi dengan penataan
lingkungan secara menyeluruh. Kawasan Bandung utara (KBU) yang
semestinya menjadi kawasan lindung, misalnya, ternyata diizinkan
untuk didirikan bangunan. Kondisi Punclut sebagai bagian terpenting
KBU semakin ramai dengan bangunan permanen. “Ini yang perlu
dikritisi. Memperbaiki lingkungan itu jangan hanya dengan menanam
pohon, sementara yang lain dibiarkan dirusak”, kata pakar hukum
lingkungan dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf,
di Bandung, Kamis (14/9).
    Masalah lainnya adalah kemiskinan yang tampak jelas di kawasan-
kawasan padat penduduk, seperti Sukapakir, Cidadap, Kiaracondong,
Pagarsih, Braga, dan Tamansari. Rumah berdinding bilik bambu dan seng
bertumpuk di pinggir sungai atau rel kereta. Rumah sempit berisi satu
ruangan itu menjadi pusat seluruh kegiatan keluarga.
    Sanitasi menjadi masalah besar. Beberapa penduduk tanpa peduli
menggelontorkan limbah kamar mandinya ke sungai, seperti tampak di
Babakan Surabaya.
    Seorang ilmuwan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Neni
Sintawardani, mencontohkan buruknya sanitasi di Kiaracondong. Di
kawasan tersebut, kepadatan penduduknya mencapai 30.000 orang per
kilometer persegi. Sebagian besar menggunakan toilet umum. Hampir
seluruh kanal di kawasan itu tercemar bakteri E coli penyebab diare.
    Kota Bandung memiliki kepadatan 15.900 jiwa per kilometer
persegi. Idealnya kepadatan penduduk kota ini 13.000 jiwa per
kilometer persegi.
    Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung
tahun 2004, beberapa kecamatan memiliki kepadatan lebih dari 20.000
jiwa per kilometer persegi. Daerah tersebut adalah kecamatan
Bojongloa Kaler, Kiaracondong, Astanaanyar, Batununggal, Andir,
Cibeunying Kidul, dan Sukajadi. Daerah terpadat terdapat di Bojongloa
Kaler.
    Beban Kota Bandung semakin berat dengan masalah sampah.
Akibat tidak memiliki lahan sendiri, Pemerintah Kota (Pemkot)
Bandung dipusingkan dengan keterbatasan masa pemakaian lahan milik
pemerintah lain. Kini, sampah harus “diekspor” ke Sarimukti,
Kabupaten Bandung. Konsep waste to energy yang ditawarkan Pemkot
Bandung juga belum ada kejelasan.
    Bandung terkenal sebagai kota mode. Tidak sedikit desain indah
yang lahir dari tangan-tangan kreatif orang Bandung. Meruahnya
distribution outlet (distro) dan FO merupakan bentuk manifestasi
kreativitas itu. Sayang, belakangan citra itu luntur karena Pemkot
Bandung tak mampu menangani sampah.
    Wali Kota Bandung Dada Rosada berjanji akan mengolah sampah di
Sarimukti ini dengan sistem komposting. Menanggapi banyaknya masukan
dan kritikan mengenai waste to energy, Wali Kota Bandung
bergeming. “Waste to energy ini harus bisa diterapkan. Kita lihat
saja hasilnya nanti dari pemerintah pusat,” kata Dada.

Bandung Vertikal
    Bambang Tata Samiaji, lulusan Departemen Planologi dan
Pengembangan Wilayah Perkotaan Institut Teknologi Bandung,
mengatakan, sering kali di kota-kota metropolitan di Indonesia
terjadi pengalihfungsian rumah tinggal menjadi rumah komersial,
seperti FO dan sebagainya.
    Beberapa pengembangan wilayah perkotaan yang seharusnya
menjadikan fungsi lahan menjadi lebih efisien terbukti sebaliknya.
Pengembangan lahan menjadikan wilayah perkotaan lebih besar meski
tidak berfungsi secara efisien.
    Kota besar atau kota metropolitan, menurut Bambang, seharusnya
merupakan kota yang berotot dan menggunakan luas lahannya secara
efektif dan efisien. “Kota metropolitan, meski ada nilai tambah
secara ekonomi, tapi tidak dalam hal penggunaan ruang,” ujarnya.
    Haryo Winarso, ahli tata ruang ITB, mengatakan, pembangunan
di wilayah Bandung tengah sudah jenuh. Namun, dia melihat, Pemkot
Bandung tidak menyadarinya. “Lihat saja di Jalan Naripan. Seharusnya
di wilayah itu tidak dibangun mal. Tapi, ternyata di sana ada. Saya
juga heran dengan hal itu,” ujarnya.
    Haryo menyatakan, untuk mengurangi kejenuhan dan kepadatan
manusia di wilayah Bandung tengah, Pemkot Bandung harus mempercepat
kembali pembangunan kawasan di Bandung timur. Pembangunan di kawasan
Bandung timur akan mengurangi dan mengalihkan kepadatan serta
kejenuhan di wilayah Bandung tengah dan Bandung utara.
    Untuk mengatasi obesitas kota (kegemukan akibat perluasan
wilayah), menurut Haryo, di Bandung sangat dimungkinkan untuk
pembangunan rumah-rumah vertikal. “Masalah tanah yang labil bisa
diatasi dengan kemampuan teknologi yang semakin berkembang walaupun
harganya agak lebih mahal,” ujarnya. (MAHDI MUHAMMAD/YENTI 
PRIANTI/MOHAMMAD HILMI FAIQ)

~ oleh warungminum pada Juni 13, 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: