BANGSA INI BERSIFAT KOMUNAL…

 

Kompas, 6 Okt 2007

Sosok dan Pemikiran
                    BANGSA INI BERSIFAT KOMUNAL…
                         Oleh Yenti Aprianti

    Human Genius is the source of all works, of arts and inventions.
These are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of
the state to ensure with diligence the protections.
   
    Tulisan pada langit-langit kubah bangunan Markas Besar World
Intellectual Property Organization (WIPO) di Geneva itu selalu
diingat Eddy Damian, sejak ia membacanya tahun 1990-an. Sejak tahun
1968, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, itu
sudah tergugah memikirkan perlindungan terhadap hak kekayaan
intelektual (HKI), meski ketika itu Indonesia memutuskan menjadi
negara yang tak terikat pada ketentuan internasional untuk melindungi
HKI.
    Berikut ini berbagai pemikiran dari peraih penghargaan
Kependudukan dan Penegakan HKI untuk Kategori Tokoh Akademik pada
Hari HKI Sedunia, 26 April 2007:
    Kapan kesadaran akan HKI muncul di dunia?
    HKI bukan barang baru. Hak cipta digunakan untuk melindungi karya
di bidang seni, penulisan, dan lainnya. Paten untuk penemuan
teknologi, dan merek untuk barang dan jasa. Hak cipta, paten, dan
merek adalah kekayaan intelektual tradisional karena diberlakukan
perlindungannya sejak 1883.
    Tahun 1883 diberlakukan Paris Convention for the Protection of
Industrial Property. Tahun 1886, negara Eropa Barat bergabung dan
membuat Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works. Pada dua dekade terakhir, selain yang tradisional, jenis
kekayaan intelektual bertambah, yaitu desain industri, desain tata
letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.
    Mengapa sejak abad ke-19 Eropa sudah memikirkan soal HKI?
    Saat itu karya seni begitu menonjol di Eropa. Pembajakan pun
banyak terjadi sehingga masyarakat Eropa merasa harusmelindungi karya
cipta.
    Kapan HKI diberlakukan di Indonesia?
    Perlindungan kekayaan intelektual tradisional berlaku pada abad
ke-19, sebab Indonesia adalah jajahan Belanda. Berdasarkan asas
konkordasi, aturan hukum Belanda diterapkan juga di Indonesia. Karena
itu, sejak tahun 1912 di Indonesia berlaku Undang-Undang (UU) Hak
Cipta atau Auteurswet berdasarkan UU Belanda (Staatsblad Belanda
Nomor 197), 29 Juni 1911.
    Mengapa pemahaman masyarakat soal HKI masih rendah?
    Setelah lepas dari Belanda, tahun 1957 Indonesia keluar dari
Konvensi Bern. Alasannya, akan meniru Jepang yang tak terikat
Konvensi Bern sehingga bisa menjiplak seenaknya. Saat itu Jepang
banyak meniru dan melakukan inovasi terhadap karya bangsa lain,
seperti mobil dan karya tulis lainnya. Karena tidak terikat konvensi
internasional, ia tidak mendapatkan sanksi.
    Sayangnya, setelah memutuskan keluar, Indonesia tak meniru usaha
Jepang. Bangsa ini santai saja, tak memanfaatkan kondisi itu dan
nyaris tidak membajak. Tahun 1970-an, Indonesia mendapat tekanan dari
berbagai negara agar tetap bergabung dalam Konvensi Bern. Karena
tekanan itu, Indonesia membuat UU Hak Cipta tahun 1982.
    UU Hak Cipta pun pernah diperbarui pada tahun 1987, 1997, dan
2002. UU Paten pernah dibuat tahun 1989 dan 1997. UU Merek dibuat
1992 dan 1997.
    Indonesia juga memiliki beberapa keputusan presiden berkaitan
dengan HKI. Indonesia pun tergabung dalam World Trade Organization
(WTO) sehingga berkewajiban melindungi ciptaan bangsa lain dan bangsa
kita sendiri.
    Mengapa masih sering terjadi pelanggaran HKI?
    Perangkat hukum ada, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum
memadai. Aparat masih ada yang belum memahami HKI. Bahkan, di tingkat
pemeriksa dan pengadilan masih ada yang belum memahami perbedaan hak
cipta dan paten. Itu sebabnya dibutuhkan saksi ahli.
    Kita akui, dengan pelaksanaan yang tidak memadai membuat
Indonesia pernah dijadikan negara yang diprioritaskan untuk diawasi
Amerika Serikat (AS) karena pembajakannya dianggap tinggi. Tetapi,
sekarang AS menurunkan status Indonesia bukan sebagai prioritas.
    Indonesia sempat dikenal sebagai pembajak. Apakah ada karya
bangsa Indonesia yang dibajak negara lain?
    Oh, banyak sekali. Mitologi masyarakat Sulawesi Selatan
dipertunjukkan secara komersial oleh sutradara asing di berbagai
negara. Patung buatan seniman Bali banyak yang dibawa orang AS dan
diklaim sebagai karya mereka sehingga seniman Bali yang akan
mengekspornya harus membayar royalti kepada pembajaknya. Ukiran
Jepara diberi merek Singapura sehingga seniman Jepara hanya mendapat
pekerjaan saja, tetapi karya ciptanya tak dihargai. Ubi Cilembu
diberi merek di Jepang, padahal ubi itu hanya bisa ditanam
diSumedang, Jawa Barat.
    Apa tindakan pemerintah?
    Sesungguhnya kita bisa menuntut negara pembajak di pengadilan
internasional bidang HKI. Prosedurnya, pihak yang bersengketa akan
diberi waktu untuk mengupayakan perdamaian. Jika tak sepakat, tim
panel akan membuat keputusan yang harus dipatuhi. Jika pembajak tak
mematuhi bisa diberi sanksi berat, seperti blokade ekonomi.
    Hingga saat ini Indonesia belum menindak pihak asing yang
melanggar HKI karena belum punya kekuatan. Kekuatan itu antara lain
pengacara, birokrasi, dan ahli lain yang andal membela HKI di forum
internasional. Data mengenai HKI Indonesia pun masih sedikit.
    Indonesia juga belum memiliki data berapa banyak karya bangsa ini
yang dibajak di negara lain. Kalau AS menyebarkan lembaga pengawasan
pembajakan di bawah departemen perdagangannya ke berbagai negara,
Indonesia tidak punya itu. Seharusnya atase perdagangan Indonesia di
berbagai negara bisa melakukannya.
    Apa yang harus dilakukan agar kekayaan intelektualnya terlindungi?
    Hak cipta dan rahasia dagang otomatis dilindungi tanpa
harusmendaftarkan karyanya, asalkan pemiliknya tetap merahasiakannya.
Untuk karya cipta, biasakan membubuhkan tempat, tanggal, dan tanda
tangan pada karya yang dibuat, baik yang dipublikasikan atau tidak.
Itu menjadi tanda bukti penciptaan.
    Kekayaan intelektual lain harus didaftarkan dan diperbarui setiap
tahun ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi, khusus
varietas tanaman didaftarkan ke Departemen Pertanian untuk
mendapatkan sertifikasi sebagai bukti. Biayanya ratusan ribu rupiah.
Khusus paten lebih mahal, sebab dibutuhkan ahli untuk memeriksa
invensi (penemuan teknologi) itu. Saat ini negara maju memiliki
ribuan pemeriksa. Sedangkan Indonesia baru punya puluhan orang.
    Apakah sosialisasi HKI di negeri ini memadai?
    Sosialisasi tetap harus dilakukan. Tampaknya pendidikan mengenai
HKI berjalan terus karena selalu ada polisi, jaksa, hakim, dan
lainnya yang mempelajari HKI. Pendidikan HKI juga harus terus
diberikan di perguruan tinggi dan tingkat di bawahnya. Masih banyak
guru besar yang tidak mengerti HKI. Apalagi mahasiswa dan murid SD.
    Kita juga tahu bangsa ini memiliki sifat komunal. Pencipta di
Indonesia malah senang kalau karyanya ditiru dan ia menjadi populer,
padahal hak ekonomi dan moralnya dilanggar orang. Hak ekonomi adalah
penghargaan materi terhadap upayanya berkarya dan hak moral adalah
penghargaan agar namanya tetap tercantum dalam karya itu.
    Mengapa HKI sangat pentinguntuk bangsa ini?
    Kita tidak bisa hidup hanya dari kekayaan alam. Kita harus punya
inovasi. Inovasi lahir dari kecerdasan kita sebagai individu dan
bangsa. Itu sebabnya HKI harus dilindungi. Kalau tidak, bisa-bisa
orang Indonesia terhambat untuk berkreasi dan tetap tidak bisa
sejahtera karena justru dirongrong pembajak.

Foto: 1
Kompas/Yenti Aprianti

~ oleh warungminum pada Juni 13, 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: